LenteraWarta,Makassar – DPRD Kota Makassar mengusulkan penambahan anggaran hingga Rp14 miliar guna memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja rentan di kota ini. Saat ini, cakupan perlindungan baru mencapai 50,50 persen dari total pekerja rentan yang ada.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Kota Makassar, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar, Nielma Palamba, mengungkapkan, anggaran tahun 2025 untuk program ini masih terbatas di angka Rp7 miliar.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menilai jumlah tersebut belum cukup untuk mengcover seluruh pekerja rentan. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Diperlukan anggaran sekitar Rp13 hingga Rp14 miliar agar seluruh pekerja rentan mendapatkan perlindungan yang layak,” ungkap Ashari, Selasa (25/2/2025).
Sementara itu, Kepala Disnaker Makassar, Nielma Palamba, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan validitas data pekerja rentan.
Ia menjelaskan bahwa setiap bulan sebelum pembayaran, status peserta harus diperiksa untuk memastikan mereka masih aktif dalam program. Jika ada yang meninggal atau pindah, maka data akan diperbarui agar tidak terjadi kesalahan dalam alokasi dana.
