LenteraWarta, Makassar, 1 Juli 2025 — Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (API) DPRD Kota Makassar menyampaikan keprihatinannya atas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan belanja modal Pemerintah Kota Makassar yang dinilai masih jauh dari harapan.
Anggota Fraksi API, Sangkala Saddiko, mengungkapkan bahwa dari target PAD sebesar Rp1,73 triliun lebih, sejumlah sektor penerimaan masih belum optimal. Misalnya, sektor retribusi daerah baru mencapai Rp55,57 miliar atau 57,48% dari target Rp96,69 miliar. Sementara itu, capaian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya 30,17%, dan sektor lain-lain PAD yang sah baru 43,65%.
“Melihat kondisi ini, kami mempertanyakan apa sebenarnya faktor penghambat sehingga target yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Apakah memang potensi penerimaan yang dihitung sejak awal tidak sesuai dengan realitas di lapangan?” tegas Sangkala, Selasa (1/7/2025).
Tak hanya soal pendapatan, Fraksi API juga menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang baru mencapai 54,10% atau sekitar Rp739,21 miliar dari target Rp1,36 triliun. Padahal, belanja modal sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, drainase, fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sampah.
“Banyak proyek infrastruktur dasar yang seharusnya bermanfaat, justru tidak maksimal. Bahkan, ada drainase yang dibangun tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, malah menjadi tempat genangan air yang merugikan warga,” jelasnya.
Lebih jauh, Fraksi API mendesak agar Pemkot melakukan evaluasi menyeluruh atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Menurut Sangkala, penyusunan APBD seharusnya berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya berdasarkan keinginan birokrasi.
“Perencanaan sebaiknya mengacu pada lima indikator utama: input, output, outcome, benefit, dan impact. Dengan begitu, setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar angka di atas kertas,” tambahnya.
Fraksi API juga menyoroti masalah validasi data warga miskin yang dinilai masih jauh dari akurat. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial atau layanan kesehatan, justru tidak terakomodasi.
“Data masyarakat kurang mampu harus dibenahi. Jangan sampai ada warga yang berhak, malah tidak mendapat bantuan hanya karena data yang dipakai pemerintah tidak valid,” tutupnya.
