LenteraWarta, Makassar – DPRD Kota Makassar laksanakan Rapat monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam rapat tersebut ditemukan bahwa realisasi anggaran hingga triwulan pertama 2025 masih sangat minim.
Kasrudi Anggota Komisi B mengungkapkan bahwa kinerja SKPD dalam mengeksekusi anggaran sangat memprihatinkan karena baru menyentuh nilai serapan sekitar 10% saja
Politisi Partai Gerindra Makassar itu juga menyoroti alasan yang kerap digunakan sebagai pembenaran atas keterlambatan, yakni pergantian pimpinan di lingkup pemerintahan, baik wali kota maupun kepala dinas. Ia menegaskan, hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan program, terutama yang menyentuh langsung masyarakat.
”Seharusnya pada triwulan pertama sudah mulai tampak pengerjaan fisik, seperti peningkatan jalan lingkungan, saluran drainase, atau perbaikan fasilitas umum. Tapi yang kita lihat, sebagian besar masih nol progres,”ujarnya.
Legislator dua periode ini menegaskan, keterlambatan ini sangat berisiko karena menyangkut waktu pelaksanaan teknis di lapangan yang sering kali terhambat oleh faktor cuaca dan logistik. Imam juga mengingatkan bahwa pembangunan yang tertunda akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat.
