LenteraWarta,Makassar – Aspirasi masyarakat di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea (Dapil III) banyak menyoroti isu lingkungan, sampah, serta kebutuhan infrastruktur dasar. Hal tersebut disampaikan juru bicara Dapil III, Idris, dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar dengan agenda laporan hasil reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025 di Gedung DPRD, Jalan A.P. Pettarani, Jumat (15/8/2025).
Dalam penyampaian laporannya, Idris mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Tamalanrea mendapat banyak sorotan warga karena dinilai berpotensi menimbulkan masalah lingkungan.
“Masyarakat meminta agar rencana pembangunan PLTSa di Tamalanrea ditinjau ulang, sebab ada kekhawatiran terkait dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan. Pemerintah harus benar-benar mengedepankan kajian mendalam sebelum melanjutkan proyek tersebut,” tegas Idris.
Selain menyoroti PLTSa, warga juga mengeluhkan persoalan sampah yang kian menumpuk di permukiman. Jumlah armada pengangkut yang terbatas membuat sampah sering tidak terangkut tepat waktu.
“Penambahan armada pengangkut sampah menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah harus hadir lebih serius menangani ini, karena sampah yang menumpuk berpotensi menimbulkan masalah kesehatan,” jelas Idris.
Keluhan lain yang mengemuka adalah soal perbaikan jalan rusak dan lampu penerangan jalan umum (PJU). Warga meminta agar lubang-lubang jalan segera ditutup dan lampu jalan yang rusak diganti demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Jalan yang berlubang dan gelap di malam hari menjadi keluhan warga. Ini harus ditindaklanjuti karena menyangkut mobilitas dan keamanan,” ujarnya.
Masyarakat di Dapil III juga meminta kemudahan dalam mengakses Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan pemerataan bantuan sosial. Banyak warga yang merasa masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dan bantuan yang adil.
“Kami mendorong Pemkot Makassar agar memperkuat koordinasi lintas instansi. Jangan sampai ada warga yang berhak tidak mendapat layanan, sementara ada yang tidak layak justru menikmati bantuan,” tambah Idris.
Aspirasi lain yang masuk adalah pemasangan CCTV di titik rawan dan peningkatan koordinasi antarinstansi untuk mengantisipasi banjir. Masyarakat berharap adanya dukungan teknologi dan pengawasan ketat demi menjaga keamanan wilayah.
Semua aspirasi yang dihimpun dari Dapil III telah masuk dalam dokumen hasil reses dan akan menjadi acuan bagi Pemkot Makassar dalam menyusun program kerja. DPRD memastikan bahwa isu lingkungan, infrastruktur, dan layanan dasar di Biringkanaya–Tamalanrea akan terus dikawal.
“Ini bukan sekadar catatan, tetapi amanah masyarakat. DPRD akan memastikan pemerintah menindaklanjuti rekomendasi ini dalam program kerja dan penganggaran ke depan,” pungkas Idris.
